Keterbatasan UU Telekomunikasi Dalam Mengatur Penggunaan Teknologi Informasi

{ April 24, 2013 @ 5:04 pm } · { Etika & Profesionalisme TSI }

Setiap peraturan perundangan pasti memiliki keterbatasan untuk itu dicantumkan beberapa pasal agar kelemahan-kelemahan yang ada pada ketentuan perundangan sebelumnya dapat diatasi dan disempurnakan untuk itu pada UU no 36 memiliki tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa. Pada UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekronik) yang disahkan DPR pada 25 Maret 2008 menjadi bukti bahwa Indonesia tak lagi ketinggalan dari negara lain dalam membuat peranti hukum di bidang cyberspace law. UU ini merupakan cyberlaw di Indonesia, karena muatan dan cakupannya yang luas dalam membahas pengaturan di dunia maya. UU ITE ini mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya,baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya.  Pada UU ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan yang dialkuakn melalui internet. UU ITE juga mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan. Untuk itu dalam pemanfaatan media telekomunikasi haruslah disertai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam informasi elektronik.